Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI LAZ AL AZHAR

Mohammad Lutfi, Rafi Anugrah Agung — Wed, 28 Aug 2024 13:08:07 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat DKI Jakarta dalam membayar zakat di LAZ Al Azhar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer kuesioner di mana penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan rumus Sovlin dan jumlah sampel yang digunakan sebagai responden penelitian sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan bantuan software SMARTPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, kepercayaan, religiusitas, dan fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di LAZ Al Azhar. Kemampuan variabel pendapatan, kepercayaan, religiusitas dan fintech dalam menjelaskan keputusan membayar zakat sebesar 91,3%, sedangkan sisanya sebesar 8,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

PRILAKU PENGGELAPAN HARTA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Ali Makfud, Setiya Afandi — Thu, 29 Aug 2024 03:41:20 +0000

Tulisan ini membahas tentang prilaku ghulul dalam penafsiran al-Qur'an dan tindak penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bidang kajian hukum pidana Islam maupun hukum positif, prilaku mengambil harta orang lain yang dalam penguasaan seseorang secara melawan hukum termasuk tindak pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan berbeda. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana sumber datanya diperoleh dari literatur kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijumpai tindak pidana penggelapan harta meski istilah yang digunakan berbeda. Kesimpulan tulisan ini adalah dilihat dari unsur-unsurnya, prilaku ghulul memiliki kesamaan dengan tindak pidana penggelapan. Kesamaan tersebut dilihat dari segi unsur perbuatan orang, unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, unsur harta milik orang lain, dan unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Sementara perbedaan antara prilaku ghulul dengan tindak pidana penggelapan adalah dari segi sanksi yang diberikan.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)

Hans Boy Rafly Pradana, Mariya Ulpah, Hani Tahliani — Thu, 29 Aug 2024 03:54:25 +0000

Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara KBMT Al-Fath IKMI dengan nasabahnya yang tercantum dalam Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkara sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian mengkaji dengan menggunakan sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan perkara wanprestasi disebabkan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan perkara berlabuh di ranah Litigasi sehingga majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tergugat membayar kewajiban beserta nisbah dan membebankan biaya sidang kepada tergugat, akad yang dipakai dalam perkara tersebut termasuk dalam syirkah inan dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim termasuk putusan condemnatoir. Bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. sudahlah sesuai dengan hukum baik secara formil maupun materil namun dalam pertimbangan keenam dan kedua belas mengenai kerugian majelis hakim perlu memperhatikan dan menjadikan Pasal 42 Jo 149 ayat 1 KHES serta Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/XI/2000 sebagai pertimbangan tanpa mengkesampingkan pasal 1338 KUH Perdata.

KEDUDUKAN TAKLIF DAN PELAKSANAAN HAK AKSES PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Bahrul Hikam — Thu, 29 Aug 2024 06:55:22 +0000

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kedudukan taklif penyandang disabilitas dan mengetahui bagaimana syariat memberikan hak akses dalam melaksanakan kewajiban agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan data primernya adalah literatur hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel, dan lainnya. Sumber data dianalisis untuk menemukan kedudukan taklîf pada penyandang disabilitas mental dan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi taklîf, penyandang disabilitas mental psiko-sosial dan ganda otomatis tidak terkena taklif. Sementara ragam penyandang disabilitas lainnya adalah mukallaf yang terkena beban taklîf sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal pelaksanaan hak menjalankan keagamaan, penyandang disabilitas mental dan intelektual tetap memiliki kecakapan menunaikan kewajiban zakat di mana seorang wali yang membayarkannya. Dalam hal legalitas transaksi finansial, penyandang disabilitas mental dan intelektual dilarang menggunakan hartanya, baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer, karenanya bagi mereka diberikan sistem pengampuan. Dalam hal pernikahan, penyandang disabilitas mental dan intelektual jika tergolong skala ringan yang memiliki ahliyah wujub dan ahliyah ada' kamilah maka status pernikahannya adalah sah. Sementara jika dalam skala sedang dan berat apabila memang membutuh kepada menikah, maka pernikahannya dapat dilakukan oleh wali mujbir.

PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abdul Alma Asir, Inti Ulfi Sholichah — Thu, 29 Aug 2024 04:22:12 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli uang kuno yang dilakukan di Toko Buana Sastra Tangerang Selatan. Pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan dalam Islam, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam praktiknya, jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra ini uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi yang sah dan dianggap unik berdasarkan nomor seri dari uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan hukum Islam. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra terdapat beberapa pendapat; Pertama, diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut d ititik beratkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut sudah kuno atau tidak digunakan sebagai alat transaksi karena tujuan utama bukan untuk investasi.

SOLUSI ZAKAT UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL EKONOMI (STUDI PADA BAZNAS DKI JAKARTA DAN LAZ DOMPET DHUAFA)

Mohammad Lutfi — Thu, 29 Aug 2024 07:12:05 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi zakat untuk mengatasi problematika sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode deskriptif, di mana data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua dimensi penyusun Indeks Zakat Nasional, dimensi makro secara nasional Baznas DKI Jakarta telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64). Nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta database yang sudah semakin baik. Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional Baznas DKI Jakarta ada pada kategori Cukup Baik (0,47), dengan demikian perlu adanya peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik. Sedangkan menurut Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020, LAZ Dompet Dhuafa dalam pendistribusian zakatnya ternyata berdampak baik bagi mustahik, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas.

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Nurkhopipa Indah, Safitri Safitri — Thu, 29 Aug 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan konsumen dalam bisnis online berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perspektif Hukum Islam, serta mengkaji penerapan konsep perlindungan konsumen dalam konteks PT Indo Guna Artha sebagai studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Untuk menghasilkan temuan-temuan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilaksanakan langsung dengan owner dan karyawan PT Indo Guna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis online merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, seperti PT Indo Guna Artha, dan juga melibatkan peran aktif dari pemerintah dan konsumen sendiri. Sinergi antara Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan nilai-nilai Hukum Islam dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan lingkungan bisnis online yang adil, aman, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.